Surat Edaran Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Penelitian

SURAT EDARAN
NOMOR :  1091/E1.2/HM.00.03/2020

 TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Yth.

  1. Pimpinan Institusi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
  2. Pimpinan Perguruan Tinggi
  3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XIV
  4. Pimpinan Badan Usaha

Sehubugan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Yang Ditujukan Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa PMK No. 200/PMK.04/2019 merupakan pengganti KMK No. 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
  2. Bahwa salah satu materi PMK No. 200/PMK.04/2019 adalah untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai sebagaimana dimaksud dalam poin (1), Perguruan Tinggi melalui pejabat paling rendah setingkat Dekan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
  3. Bahwa untuk mendukung surat permohonan sebagaimana poin (2), Perguruan Tinggi cukup melampirkan rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan cukai dari
    1. Pimpinan Perguruan Tinggi atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh pimpinan Perguruan Tinggi, dalam hal permohonan diajukan oleh PTN;
    2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dalam hal permohonan diajukan oleh PTS;
    3. Pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari Kementerian/Lembaga yang membina Perguruan Tinggi Kedinasan, dalam hal permohonan diajukan oleh PTK;
    4. Pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama dari Kementerian/Lembaga yang membina Badan Usaha terkait, dalam hal permohonan diajukan oleh Badan Usaha.
  4. Bahwa PMK No. 200/PMK.04/2019 ini telah berlaku efektif mulai tanggal 27 Januari 2020.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Deputi,

ttd

Prakoso
NIP 196602271992031003

Unduh;

Surat Edaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *